PARLEMENTARIA.ID – Bayangkan sebuah orkestra besar. Agar musik yang dihasilkan indah dan harmonis, setiap instrumen harus memainkan perannya dengan tepat, mengikuti partitur yang sama, dan dipimpin oleh seorang konduktor yang cakap. Nah, dalam konteks sebuah negara, hukum dan demokrasi bisa diibaratkan dua instrumen utama dalam orkestra tersebut. Keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi, namun tak jarang pula mengalami friksi dan ketegangan. Di Indonesia, hubungan antara hukum dan demokrasi adalah sebuah kisah panjang yang penuh dinamika, pasang surut, dan pencarian tanpa henti menuju keseimbangan ideal.
Artikel ini akan mengajak Anda menyelami kompleksitas hubungan ini, dari landasan teoritis hingga aplikasinya dalam sejarah dan tantangan kontemporer di Tanah Air. Mari kita mulai perjalanan ini!
Dua Sisi Mata Uang: Mengapa Hukum dan Demokrasi Saling Butuh?
Sebelum membahas konteks Indonesia, mari kita pahami dulu mengapa hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Demokrasi Butuh Hukum (Rule of Law):
Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya hukum. Mengapa?
- Melindungi Hak Asasi Manusia: Hukum adalah benteng terakhir yang melindungi setiap warga negara dari tirani mayoritas atau penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa aturan yang jelas, hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama bisa dengan mudah diinjak-injak.
- Menjamin Keadilan: Hukum memastikan bahwa semua orang setara di hadapan undang-undang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau jabatan. Ini adalah esensi keadilan yang menjadi pilar utama demokrasi.
- Membatasi Kekuasaan: Dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh tak terbatas. Hukum, terutama konstitusi, berfungsi sebagai rambu-rambu yang membatasi gerak pemerintah dan mencegahnya menjadi otoriter. Ini yang kita kenal sebagai prinsip “negara hukum” atau rule of law.
- Memastikan Ketertiban Sosial: Hukum menciptakan kerangka kerja yang terstruktur bagi kehidupan bermasyarakat, mencegah anarki, dan memungkinkan masyarakat untuk berkembang dengan aman dan damai.
Hukum Butuh Demokrasi (Legitimasi dan Partisipasi):
Sebaliknya, hukum juga tidak bisa berdiri kokoh tanpa demokrasi.
- Legitimasi Hukum: Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat melalui proses yang transparan dan partisipatif. Ini memberikan legitimasi moral dan politis pada hukum tersebut, sehingga masyarakat merasa memiliki dan mau mematuhinya.
- Mencegah Tirani Hukum: Tanpa demokrasi, hukum bisa menjadi alat kekuasaan yang represif, seperti yang terjadi di banyak rezim otoriter. Demokrasi memastikan bahwa hukum digunakan untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
- Fleksibilitas dan Adaptasi: Masyarakat terus berkembang, dan hukum harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam demokrasi, proses amandemen undang-undang atau pembuatan regulasi baru dapat dilakukan melalui dialog publik dan representasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi Publik: Demokrasi mendorong partisipasi warga dalam pembentukan dan penegakan hukum. Ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai serta aspirasi kolektif.
Singkatnya, hukum adalah “roh” yang memberikan substansi dan batasan pada tubuh demokrasi, sementara demokrasi adalah “raga” yang memberikan kehidupan, legitimasi, dan dinamisme pada hukum.
Jejak Sejarah: Hukum dan Demokrasi dalam Lika-liku Indonesia
Hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia bukanlah cerita baru. Sejak proklamasi kemerdekaan, keduanya telah berjalan beriringan, kadang mesra, kadang pula penuh drama.
Orde Lama (1945-1965): Mencari Bentuk dan Fondasi
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berjuang mencari bentuk demokrasinya. Kita mengenal periode demokrasi parlementer yang liberal, diikuti oleh Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Dalam periode ini, hukum mulai dibangun sebagai fondasi negara, namun juga kerap digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik, bahkan membenarkan langkah-langkah yang sentralistis. UUD 1945 adalah konstitusi yang menjadi pijakan, namun interpretasi dan aplikasinya seringkali sangat dinamis mengikuti konstelasi politik.
Orde Baru (1966-1998): Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah periode di mana hukum secara terang-terangan dijadikan alat legitimasi kekuasaan otoriter. Meskipun secara formal Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi Pancasila, praktiknya jauh panggang dari api.
- Supremasi Hukum Semu: Undang-undang dan peraturan banyak dibuat, namun seringkali digunakan untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan berpendapat, dan mengukuhkan kekuasaan pemerintah.
- Penegakan Hukum Selektif: Hukum tajam ke bawah (bagi rakyat kecil), namun tumpul ke atas (bagi kroni dan pejabat).
- Independensi Yudikatif Terkooptasi: Lembaga peradilan sulit menjalankan fungsinya secara independen karena intervensi politik yang kuat.
- Demokrasi Terbatas: Pemilu diadakan, namun hasilnya sudah bisa ditebak. Partisipasi politik rakyat sangat dibatasi, dan hak-hak asasi manusia seringkali diabaikan demi “stabilitas pembangunan.”
Periode ini menjadi pelajaran berharga betapa berbahayanya jika hukum kehilangan “roh” demokrasinya dan hanya menjadi “raga” kosong yang dimanipulasi oleh kekuasaan.
Era Reformasi (1998-Sekarang): Mengembalikan Marwah Hukum dan Demokrasi
Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru bagi Indonesia. Era Reformasi ditandai dengan semangat untuk mengembalikan hukum pada marwahnya sebagai pelindung rakyat dan membangun demokrasi yang substantif.
- Amandemen UUD 1945: Perubahan konstitusi dilakukan secara besar-besaran untuk memperkuat hak asasi manusia, membatasi kekuasaan presiden, dan memperjelas mekanisme check and balance antarlembaga negara.
- Pembentukan Lembaga Independen: Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga-lembaga lain bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga independensi peradilan.
- Kebebasan Pers dan Berekspresi: Ruang demokrasi dibuka lebar, memungkinkan kritik dan partisipasi publik yang lebih luas.
- Desentralisasi Kekuasaan: Otonomi daerah memberikan ruang bagi demokrasi lokal dan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Era Reformasi adalah periode di mana Indonesia berusaha keras menyelaraskan kembali kedua instrumen ini, memperbaiki “partitur” yang rusak, dan memastikan setiap pemain memainkan perannya dengan integritas.
Tantangan Kontemporer: Menjaga Keseimbangan yang Rapuh
Meskipun telah banyak kemajuan sejak Reformasi, hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan mendesak. Keseimbangan yang dicita-citakan seringkali terasa rapuh.
1. Korupsi: Kanker Demokrasi dan Hukum
Korupsi masih menjadi musuh utama. Praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang merusak sistem hukum dari akarnya.
- Erosi Kepercayaan: Ketika penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terlibat korupsi, kepercayaan publik terhadap keadilan hancur.
- Penegakan Hukum Tumpul: Korupsi membuat hukum tidak berdaya melawan mereka yang punya uang dan kekuasaan, menciptakan kesan “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
- Pengkhianatan Demokrasi: Korupsi mengkhianati mandat rakyat, mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan merusak integritas proses politik.
2. Penegakan Hukum Selektif dan Intervensi Politik
Meskipun ada lembaga independen, intervensi politik dalam proses hukum masih sering terjadi. Kasus-kasus besar kerap berjalan lambat atau bahkan mandek jika melibatkan figur-figur berpengaruh. Sebaliknya, kasus kecil bisa cepat ditangani jika menyangkut kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya steril dari kepentingan politik, yang mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan merusak demokrasi.
3. Polarisasi dan Hoaks: Menggerogoti Ruang Demokrasi
Demokrasi membutuhkan ruang dialog yang sehat dan informasi yang akurat. Namun, di era digital, polarisasi politik yang tajam, penyebaran hoaks, dan disinformasi menjadi ancaman serius.
- Merusak Konsensus: Hoaks dapat memanipulasi opini publik, menghalangi pembentukan konsensus yang rasional, dan memecah belah masyarakat.
- Melemahkan Institusi: Serangan disinformasi terhadap lembaga negara, termasuk lembaga hukum, dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan publik, membuat mereka sulit menjalankan tugasnya.
- Ancaman terhadap Kebebasan: Ketakutan akan hoaks kadang memicu keinginan untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang jika tidak diatur dengan hati-hati, bisa mengarah pada sensor dan kemunduran demokrasi.
4. Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
Meskipun HAM telah diakui dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas, dan tantangan baru muncul dalam perlindungan kelompok minoritas, hak-hak adat, dan kebebasan sipil lainnya. Hukum harus menjadi pelindung bagi semua, tanpa kecuali, agar demokrasi dapat berjalan seutuhnya.
5. Regulasi yang Tumpang Tindih dan Birokrasi Hukum yang Rumit
Terlalu banyak undang-undang dan peraturan yang kadang tumpang tindih atau bahkan bertentangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Birokrasi yang rumit dalam sistem peradilan juga bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Menuju Demokrasi yang Matang dan Hukum yang Tegak
Melihat berbagai tantangan di atas, upaya untuk memperkuat hubungan harmonis antara hukum dan demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan. Ini bukan pekerjaan satu atau dua tahun, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak.
- Penguatan Lembaga Penegak Hukum:
- Independensi: Memastikan lembaga seperti KPK, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan benar-benar independen dari intervensi politik dan kepentingan lainnya.
- Integritas: Mendorong budaya integritas dan profesionalisme di kalangan penegak hukum, serta memberantas korupsi di internal mereka.
- Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan lembaga-lembaga ini bertanggung jawab kepada publik.
- Peningkatan Literasi Hukum dan Partisipasi Publik:
- Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara kerja sistem hukum dan demokrasi. Pendidikan hukum dan kewarganegaraan harus ditingkatkan.
- Ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dibuka lebih lebar dan dijamin keberlangsungannya, bukan hanya formalitas.
- Reformasi Birokrasi Hukum:
- Penyederhanaan prosedur hukum agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- Memastikan ketersediaan bantuan hukum gratis bagi mereka yang membutuhkan.
- Harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
- Memperkuat Peran Masyarakat Sipil:
- Organisasi masyarakat sipil memiliki peran krusial sebagai pengawas pemerintah, advokat hak-hak warga, dan pendorong reformasi. Keberadaan mereka harus dijamin dan dilindungi.
- Pendidikan Politik yang Sehat:
- Mendorong budaya politik yang lebih matang, di mana perbedaan pendapat dihargai, dialog konstruktif diutamakan, dan penyebaran hoaks serta ujaran kebencian ditolak.
Kesimpulan: Sebuah Perjalanan Tanpa Akhir
Hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Keduanya adalah pilar utama yang menopang bangunan negara kita. Hukum tanpa demokrasi bisa menjadi tirani, sementara demokrasi tanpa hukum bisa berujung pada anarki.
Sejarah telah mengajarkan kita banyak hal, dari penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan hingga perjuangan panjang untuk mengembalikan marwahnya. Tantangan yang ada saat ini memang tidak ringan, namun juga bukan berarti mustahil untuk diatasi. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga negara, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa terus bergerak menuju sebuah Indonesia di mana hukum benar-benar tegak sebagai panglima dan demokrasi tumbuh matang, memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Mari kita jaga “orkestra” ini agar senantiasa menghasilkan simfoni keadilan dan kemajuan bagi bangsa.
