PARLEMENTARIA.ID – Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung di Zip Asana Hotel Jayapura pada Selasa, 27 Oktober 2025, ini ditujukan bagi petugas Adminduk di tingkat kelurahan dan rumah sakit.
Rustan Saru mengapresiasi kerja Disdukcapil dalam memberikan pendampingan teknis kepada petugas di lapangan, khususnya dari 25 kelurahan dan perwakilan rumah sakit.
Ia menekankan bahwa kegiatan Bimtek ini sangat penting kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi dan misi Walikota.
“Tujuannya adalah meningkatkan aparatur pegawai kita melalui bimbingan teknis seperti ini,” jelas Wakil Walikota.
Tujuan kedua yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah mempermudah proses pelayanan publik dengan memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan.
Rustan Saru secara tegas mengingatkan bahwa semua layanan kependudukan di Kota Jayapura adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Lewat Bimtek ini, petugas di bawah itu bisa memahami, tidak boleh sekalipun mempersulit warga kita ketika pelayanan kependudukan di bawah. Tidak boleh meminta pungutan di masyarakat karena sudah gratis,” tegasnya.
Untuk menjamin transparansi, ia meminta setiap Lurah untuk menempelkan pengumuman layanan gratis di dinding belakang petugas pelayanan.
Hal ini penting, menurut Rustan Saru, mengingat kondisi ekonomi kota yang sedang melambat pertumbuhannya. Pemungutan biaya untuk pengurusan berkas kependudukan hanya akan menambah beban masyarakat.
Selain pemahaman proses yang cepat, Bimtek ini juga membekali petugas rumah sakit agar dapat mempercepat pendataan kelahiran, sehingga bayi yang baru lahir dapat langsung memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA).
“Ini juga kaitan dengan rumah sakit agar mereka di rumah sakit itu bisa pendataannya cepat melalui ibu-ibu yang melahirkan agar anak lahir langsung dapat kartu identitas anak,” katanya, seraya menyebut bahwa proses ini akan memperlancar masalah yang sering terjadi dengan BPJS Kesehatan.
Wakil Walikota juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi warga. Petugas diminta untuk mengamankan data pribadi warga kota dan tidak menyebarkannya kepada pihak lain, demi menjaga integritas dan kerahasiaan data kependudukan.***
