PARLEMENTARIA.ID — Aksi demonstrasi terkait masalah Surat Ijo di depan Balai Kota Surabaya berujung ricuh. Unjuk rasa yang semula berjalan tertib mendadak panas setelah muncul poster berbau rasis yang menyinggung etinis China di Kota Pahlawan.
Peristiwa di dekat kantor Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi padaSenin, 1 Desember 2025, itu langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, video insiden itu beredar di media sosial dan viral.
Sedang tulisan yang menyingung isu etnis itu diduga terkait dengan penyelesaian perkaratanah Eigendom warga Perumahan Darmo Hill Surabaya dengan PT Pertamina.
Josiah Michael, anggota Komisi C DPRD Kota Surabayayang sedang berada di lokasi,kaget melihat tulisan di poster tersebut. Politisi PSI itu pun mengingatkan agar tidak rasis dalam aksinya. Adu mulut antara Josiah dengan sejumlah pendemo tidak terelakkan.
Anggota DPRD Kaget, Beri Peringatan Tegas kepada Demonstran
Josiah Michael kecewa melihat tulisan bernada rasis tersebut. Ia menganggap bahwa tindakan menyampaikan keluhan tidak boleh diarahkan menjadi perasaan identitas.
“Saya kaget melihat tulisan semacam itu. Ini tidak sesuai dan tidak pantas, jangan merusak Kota Surabaya” tegas Josiah.
Tensi memuncak ketika Josiah bertanya tentang tulisan yang mengandung unsur rasial yang dipasang oleh para demonstran. Sejumlah peserta demonstrasi merespons Josiah secara emosional. Perdebatan tak bisa dihindari.
Menurut Josiah, ia hanya ingin mengingatkan agar tindakan tidak menggunakan bahasa yang provokatif. Para demonstran mengetahui bahwa Josiah adalah salah seorangtu anggota komite yang sejak awal giat memperjuangkan hak warga terhadap klaim eigendom 1278 Pertamina.
Saya datang untuk mengingatkan bahwa kita berjuang demi seluruh warga Surabaya, bukan hanya satu kasus atau satu kelompok. Namun beberapa peserta demonstrasi langsung memotong dan marah.ungkap Josiah.
DPRD Menjamin Pengawasan Surat Ijo dan Darmo Hill
Josiah menegaskan anggota DPRD, termasuk dirinya sendiri, telah beberapa kali memantau aspirasi masyarakat terkait isu kepemilikan tanah, termasuk Surat Ijo dan Darmo Hill.
“Seluruh masyarakat membutuhkan keadilan yang sama. Tidak boleh ada pihak yang menggunakan isu SARA untuk memaksa pemerintah,” tegasnya.
Bahkan menurutnya, dirinya ikut terlibat dalam merevisi Perda No 16 Tahun 2014 mengenai Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sejak menjabat sebagai ketua Bapemperda pada periode sebelumnya.
Josiah berharap pemerintah kota Surabaya mempercepat penyelesaian sengketa dan memperkuat komunikasi agar ketegangan di lapangan tidak semakin memburuk. ***
