PARLEMENTARIA.ID — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan paparan dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis 13 November 2025. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Luthfi memberikan contoh, ketika melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya bekerja sama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendirian dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan serta ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk dengan TNI.
“Pemerintah provinsi tidak mampu bekerja sendirian. Kita perlu menerapkan pemerintahan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa merupakan mitra strategis kami di lapangan,” kata Luthfi.
Luthfi selanjutnya menjelaskan bagaimana Kabupaten Pati menjadi contoh dalam penerapan model kerja sama untuk mempercepat tindakan mengatasi kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Kabupaten Pati memberikan dana operasional sebesar Rp300 ribu per bulan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga totalnya mencapai Rp500 ribu setiap bulannya.
Dukungan tersebut memastikan bimbingan terhadap warga miskin berlangsung secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga menerima tambahan dana sebesar Rp250 ribu guna mendukung peningkatan hasil pertanian warga miskin.
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus di Kabupaten Pati dari total 17 ribu RTLH yang ada di seluruh Jawa Tengah. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan bangunan rumah, tetapi juga menggabungkan berbagai intervensi seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan penghasilan, dan perlindungan sosial.
“Ketiga pilar—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—secara langsung mengawasi warga miskin. Tindakan mereka tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga memperbaiki rumah mereka, menyediakan sanitasi, membantu mencari pekerjaan, serta menjamin pendidikan anak-anaknya,” ujar Luthfi.
Model percepatan ini telah terbukti efisien. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, tingkat penduduk miskin di provinsi ini berkurang dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,10 persen.
Luthfi mengatakan hal tersebut sebagai bukti bahwa pendekatan kolaboratif mampu memberikan dampak yang lebih cepat.
“Jika pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, tidak akan lagi ada masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya mudah: kita bekerja sama bersama-sama,” tegasnya.
Selain membahas kemiskinan, Luthfi juga menjelaskan peran Kodam IV/Diponegoro serta Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas tersebut mendukung iklim investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan seorang pahlawan super. Kita perlu menjadi tim yang hebat. Dan TNI AD, melalui Babinsa, merupakan bagian penting dari tim besar ini,” katanya. ***
