PARLEMENTARIA.ID – Fadli Tuliabu tidak pernah membayangkan akan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dimulai sebagai seorang guru honorer, ia akhirnya berani memasuki dunia politik.
Guru kontrak merupakan tenaga pengajar yang tidak memiliki gaji tetap seperti guru tetap, melainkan menerima uang lembur sesuai dengan jumlah jam mengajar yang diampu.
Sementara itu, guru tetap merupakan tenaga pendidik yang mendapatkan gaji tetap setiap bulannya.
Seperti yang dijelaskan dalam buku Revitalisasi Pendidikan Antara Gagasan dan Solusi karya Aldri, dkk., Guru honorer merupakan seorang pendidik yang secara sah ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tenaga pengajar di sekolah.
Namun, posisi mereka belum diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Banyak tenaga pengajar kontrak mendapat gaji atau uang jasa yang lebih rendah dibandingkan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah setempat.
Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia, jumlah guru honorer jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang telah memiliki status PNS.
Seperti yang dijelaskan dalam laporan Hukum Mengenai Rekrutmen Guru Honorer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guru honorer sering disebut sebagai guru non-PNS yang bekerja di sekolah negeri dan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan sering berkunjung ke rumah warga, politisi yang akrab disapa Joker ini berhasil meraih 350 suara lebih pada Pileg 2014.
Hasil yang dicapai sudah cukup memperkuat posisinya untuk diangkat sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bolsel.
Fadli Tuliabu memulai perjalanan politiknya melalui partai Demokrat pada tahun 2014.
Pada masa itu, dia mengakui tidak memiliki modal sama sekali.
Bahkan, beberapa teman dekatnya meragukan keputusan dirinya maju sebagai calon anggota DPRD Bolsel.
Namun, anak sulung dari tiga bersaudara itu memutuskan untuk mengabaikan keraguan yang datang dari orang-orang di sekitarnya.
Ia mengakui memiliki keyakinan bahwa ia dapat berjuang lebih keras untuk daerahnya melalui jalur politik.
“Jika mengatakan ragu, sangat banyak. Terlebih pada periode awal. Bahkan beberapa teman meremehkannya,” katanya melalui telepon, Rabu 12 November 2025 melalui telepon.
Sebelum menjadi wakil rakyat, seorang politisi dari PDI Perjuangan ini bekerja sebagai guru honorer selama enam tahun.
Tekanan dari keluarga yang cukup besar agar ia menjadi pegawai negeri.
“Orang tua lebih menginginkan menjadi pegawai negeri. Namun saya tetap bersikeras ingin menjadi anggota DPRD,” katanya.
Ia mengakui bahwa menjadi anggota DPRD memungkinkannya untuk berjuang atau bahkan meningkatkan kondisi daerah.
“Kita mampu mengkritik pemerintah, serta memberikan saran agar daerah lebih berkembang,” katanya.
Menurut ayah dari dua anak ini, dalam dunia politik uang bukanlah segalanya.
Bukti ini terlihat dari modalnya yang terbatas namun tetap memegang kekuasaan di ibu kota Bolsel.
Pada tahun 2014, ia mendapatkan 350 suara, sedangkan pada tahun 2019 jumlah suaranya meningkat menjadi 1700.
Lebih menakjubkan lagi pada tahun 2025, aktivis PMII Gorontalo tersebut memperoleh ribuan suara.
Bahkan, Fadli berhasil mengungguli beberapa kandidat yang memiliki kekuatan dana dalam Pileg 2024.
“Hubungan emosional sangat berarti dalam dunia politik, karena uang bukan segalanya,” katanya.
Fadli mengungkapkan bahwa sejak terpilih pada tahun 2014, ia tidak pernah mengunci pintu rumahnya bagi masyarakat.
“Siapa pun yang datang pasti saya berikan pelayanan. Karena saya tidak ingin mengecewakan mereka,” katanya.
Tidak hanya sampai di situ, ia sering kali membantu warga yang bahkan tidak memilihnya.
“Saya percaya setiap tindakan baik akan kembali kepada kita dengan baik,” katanya.
Ia menekankan bahwa dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, masalah yang ada di tingkat bawah akan lebih mudah dipahami.
“Karena kita adalah perwakilan rakyat. Jangan ada jarak, jika kita dengan izin Allah mereka akan selalu berada di samping kita,” tegasnya. ***
