PARLEMENTARIA.ID – Workshop wartawan Surabaya yang mengangkat tema pemanfaatan aset Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Surabaya. Kegiatan yang berlangsung di Balai Diklat Pemkot Surabaya, Prigen, dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat peran jurnalis sekaligus mendorong transparansi tata kelola aset.
Peran Wartawan dalam Tata Kelola Aset
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang penting bagi wartawan untuk memperdalam kompetensi sekaligus menyajikan informasi yang lebih kritis dan edukatif.
“Saya memberikan apresiasi pada wartawan Surabaya yang menggelar workshop ini. Forum semacam ini akan mempertajam kemampuan jurnalistik sekaligus mengupas isu-isu strategis sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota,” kata Adi, Senin (25/8/2025).
Adi juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga kerukunan warga kota. Menurutnya, Surabaya sebagai kota majemuk membutuhkan tulisan-tulisan jurnalis yang dapat memperkuat kohesi sosial.
Aset Pemkot Prigen Perlu Dimanfaatkan
Apresiasi juga datang dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Ia menilai penyelenggaraan workshop di aset Pemkot wilayah Prigen memberikan gambaran bahwa fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Surabaya memiliki aset di Prigen yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan publik. Penting bagi kita semua untuk menyampaikan informasi ini agar masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut,” ujar Bahtiyar.
Ia menambahkan, hasil diskusi workshop sebaiknya menjadi catatan penting bagi Pemkot. Banyak aset yang masih terbengkalai dan belum dikelola optimal sehingga perlu diarahkan agar memberi dampak ekonomi bagi warga.
Dorongan Transparansi dan Kesejahteraan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya lainnya, Laila Mufidah, menekankan pentingnya peran wartawan dalam mengawal isu pengelolaan aset daerah. Menurutnya, forum diskusi seperti workshop wartawan dapat membuka ruang keterbukaan informasi sekaligus memperkuat partisipasi publik.
“Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat bisa mengetahui sejauh mana aset daerah ini benar-benar produktif. Harapannya, hasil diskusi tidak hanya berhenti di forum, tetapi juga dapat dijalankan dalam kebijakan yang berpihak pada warga,” jelas Laila.
Ia menegaskan, optimalisasi aset pemkot harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
Workshop Wartawan Surabaya Triger Bagi Pemkot
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, juga memberikan apresiasi terhadap workshop wartawan di Balai Diklat Pemkot Surabaya, Prigen. Ia menilai kegiatan tersebut bisa menjadi pemicu bagi Pemkot untuk lebih terbuka terhadap partisipasi publik.
“Saya berharap workshop ini bisa menjadi trigger bagi Pemkot Surabaya untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas,” ujar Fathoni, Minggu (25/8/2025).
Menurutnya, partisipasi publik penting agar aset pemkot lebih produktif dan memberi manfaat ekonomi, termasuk pengentasan kemiskinan. Ia menekankan, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga akan lebih bernilai daripada dibiarkan mati tanpa kontribusi.
Fathoni juga menyoroti adanya kendala regulasi yang membuat pengelolaan aset belum maksimal. Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya meminta fatwa khusus ke Kemendagri agar aset bisa benar-benar menjadi sumber PAD sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan warga.
DPRD Surabaya: Catatan Penting untuk Pemkot Surabaya
Dari forum tersebut, pimpinan DPRD sepakat bahwa pengelolaan aset pemkot harus lebih transparan, produktif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Wartawan diharapkan terus berperan aktif sebagai pengawal kebijakan publik sekaligus penyampai informasi yang mencerahkan. [@]
