PARLEMENTARIA.ID –

DPR vs DPRD: Mengurai Benang Kusut Perwakilan Rakyat di Tingkat Pusat dan Daerah

Pernahkah Anda merasa sedikit bingung saat mendengar berita politik? Satu hari membahas DPR, hari lain membahas DPRD. Sekilas, namanya mirip, fungsinya seolah sama-sama "mewakili rakyat." Namun, di balik kemiripan nama itu, terhampar perbedaan mendasar yang memisahkan peran, lingkup kerja, hingga kewenangan keduanya.

Memahami perbedaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar urusan politisi atau akademisi. Ini adalah pengetahuan dasar bagi setiap warga negara yang ingin menjadi pemilih cerdas dan turut serta dalam mengawal jalannya demokrasi. Mereka adalah dua pilar legislatif yang krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun beroperasi pada tingkat dan dengan fokus yang berbeda.

Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan struktural, fungsional, dan kewenangan DPR serta DPRD. Mari kita selami lebih dalam agar tidak ada lagi keraguan dan kebingungan.

I. Mengapa Penting Memahami Perbedaan Ini?

Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita pahami mengapa pemahaman ini begitu vital. Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Konsep otonomi daerah inilah yang melahirkan struktur pemerintahan yang berlapis, termasuk badan legislatifnya.

DPR dan DPRD adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui perwakilan. Mereka adalah jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jika kita tidak memahami siapa yang melakukan apa, bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi dengan benar, atau bahkan mengawasi kinerja mereka secara efektif? Pengetahuan ini memberdayakan kita sebagai warga negara untuk:

1. Menyalurkan Aspirasi dengan Tepat: Tahu kepada siapa harus menyampaikan masalah jalan rusak (DPRD) atau isu impor beras nasional (DPR).
2. Mengawasi Kinerja: Bisa menilai apakah wakil rakyat kita bekerja sesuai dengan lingkup dan kewenangannya.
3. Menjadi Pemilih Cerdas: Memilih calon legislatif yang tepat untuk tingkat yang tepat, sesuai dengan isu yang paling kita pedulikan.
4. Memahami Proses Kebijakan: Mengerti mengapa suatu kebijakan dibuat di tingkat nasional (UU) dan mengapa yang lain di tingkat daerah (Perda).

Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih aktif dan konstruktif dalam berpartisipasi di ruang publik.

II. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Pilar Legislatif Pusat

Mari kita mulai dengan "kakak" tertua dan terluas jangkauannya, yaitu DPR.

A. Pengertian dan Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif tertinggi di tingkat pusat atau nasional. Ia berkedudukan di Ibu Kota Negara, Jakarta, dan merupakan mitra kerja utama Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. Mereka mewakili seluruh warga negara Indonesia dari berbagai daerah pemilihan di seluruh provinsi.

B. Struktur Organisasi DPR

DPR memiliki struktur yang kompleks untuk menjalankan tugas-tugasnya yang luas.

1. Anggota: Jumlah anggota DPR saat ini adalah 580 orang, mewakili berbagai partai politik dan daerah pemilihan.
2. Pimpinan: Terdiri dari satu Ketua dan empat Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR bertugas memimpin sidang, mengatur agenda, dan mewakili DPR dalam hubungan dengan lembaga lain.
3. Alat Kelengkapan DPR: Ini adalah bagian vital yang memungkinkan DPR bekerja secara efektif. Alat kelengkapan DPR meliputi:
   • Komisi: Merupakan unit kerja utama yang membidangi sektor-sektor tertentu sesuai dengan bidang tugas kementerian dan lembaga pemerintah. Misalnya, Komisi I (pertahanan, luar negeri, informasi), Komisi III (hukum, HAM, keamanan), Komisi XI (keuangan, perencanaan pembangunan, perbankan), dan seterusnya. Ada 11 Komisi di DPR.
   • Badan Anggaran (Banggar): Bertugas membahas rancangan APBN bersama pemerintah.
   • Badan Legislasi (Baleg): Bertugas menyiapkan, menyusun, dan membahas rancangan undang-undang (RUU).
   • Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN): Bertugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
   • Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP): Bertugas menjalin hubungan dengan parlemen negara lain.
   • Badan Kehormatan Dewan (BKD): Bertugas menjaga etika dan tata tertib anggota DPR.
   • Badan Rumah Tangga (BURT): Bertugas mengatur kebutuhan internal dan kesejahteraan anggota DPR.
   • Badan Musyawarah (Bamus): Bertugas menetapkan jadwal dan agenda kerja DPR.

C. Fungsi Utama DPR

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi Legislasi:

   • Ini adalah fungsi DPR dalam membentuk undang-undang (UU) bersama Presiden.
   • DPR berhak mengajukan RUU, membahasnya, dan memberikan persetujuan atau penolakan.
   • UU yang dihasilkan mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pertahanan.
   • Prosesnya melibatkan pembahasan di komisi, rapat paripurna, dan sinkronisasi dengan pemerintah.

2. Fungsi Anggaran:

   • DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh Presiden.
   • APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.
   • Melalui fungsi ini, DPR memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai prioritas nasional.

3. Fungsi Pengawasan:

   • DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh pemerintah (Presiden dan jajaran menterinya).
   • Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan aspirasi rakyat, serta tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
   • Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan kerja, dan penggunaan hak-hak DPR.

D. Kewenangan Spesifik DPR

Untuk menjalankan ketiga fungsinya, DPR dilengkapi dengan sejumlah kewenangan khusus:

• Hak Interpelasi: Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis.
• Hak Angket: Melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak Menyatakan Pendapat: Menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum.
• Mengajukan usulan RUU.
• Menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial, dan Hakim Agung.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan duta besar, panglima TNI, dan Kapolri.
• Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang berimplikasi luas.

III. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Suara Rakyat di Tingkat Lokal

Setelah memahami DPR, kini mari beralih ke lembaga legislatif di tingkat yang lebih dekat dengan keseharian kita, yaitu DPRD.

A. Pengertian dan Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah. Ada dua jenis DPRD:

1. DPRD Provinsi: Berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan mitra kerja utama Gubernur.
2. DPRD Kabupaten/Kota: Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan mitra kerja utama Bupati/Wali Kota.

Anggota DPRD juga dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu setiap lima tahun sekali, namun daerah pemilihannya lebih kecil, yaitu di lingkup provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Mereka mewakili aspirasi masyarakat di wilayah administratif tersebut.

B. Struktur Organisasi DPRD

Struktur DPRD mirip dengan DPR, namun disesuaikan dengan lingkup kerja daerah.

1. Anggota: Jumlah anggota DPRD bervariasi tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi/kabupaten/kota. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding DPR.
2. Pimpinan: Terdiri dari satu Ketua dan beberapa Wakil Ketua (tergantung jumlah fraksi) yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
3. Alat Kelengkapan DPRD:
   • Komisi: Mirip dengan DPR, komisi di DPRD juga membidangi sektor-sektor tertentu yang relevan dengan urusan pemerintahan daerah. Misalnya, Komisi A (pemerintahan), Komisi B (ekonomi dan keuangan), Komisi C (pembangunan), Komisi D (kesejahteraan rakyat).
   • Badan Anggaran (Banggar): Bertugas membahas rancangan APBD bersama pemerintah daerah.
   • Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda): Mirip Baleg di DPR, bertugas menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda).
   • Badan Kehormatan (BK): Bertugas menjaga etika anggota DPRD.
   • Badan Musyawarah (Bamus): Bertugas menetapkan jadwal dan agenda kerja DPRD.

C. Fungsi Utama DPRD

Sama seperti DPR, DPRD juga memiliki tiga fungsi utama, namun dengan lingkup yang lebih lokal:

1. Fungsi Legislasi:

   • DPRD berwenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
   • Perda adalah aturan hukum yang berlaku di daerah tertentu, tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.
   • Contoh Perda: Perda tentang retribusi parkir, Perda tentang pengelolaan sampah, Perda tentang tata ruang daerah, Perda tentang ketertiban umum.

2. Fungsi Anggaran:

   • DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang diajukan oleh pemerintah daerah.
   • APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
   • Melalui fungsi ini, DPRD memastikan alokasi dana daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal.

3. Fungsi Pengawasan:

   • DPRD mengawasi pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota dan jajaran dinasnya).
   • Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
   • Dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan kerja, dan penggunaan hak-hak DPRD.

D. Kewenangan Spesifik DPRD

DPRD juga memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan fungsinya:

• Mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda).
• Menyetujui atau menolak rancangan APBD.
• Mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD.
• Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah.
• Menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah.
• Memilih Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota jika terjadi kekosongan jabatan.
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama daerah.

IV. Perbedaan Mendasar: Sebuah Perbandingan Langsung

Untuk lebih memperjelas, mari kita rangkum perbedaan utama antara DPR dan DPRD dalam tabel-like comparison:

Poin Penting Tambahan:

• Hirarki Hukum: UU yang dibuat DPR memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Perda yang dibuat DPRD. Perda tidak boleh bertentangan dengan UU. Ini menunjukkan adanya hirarki dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
• Otonomi Daerah: Keberadaan DPRD adalah manifestasi dari otonomi daerah. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing daerah, tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat.

V. Sinergi dan Hubungan Timbal Balik

Meskipun berbeda lingkup, DPR dan DPRD tidak bekerja sendiri-sendiri dalam ruang hampa. Mereka memiliki hubungan sinergis dan timbal balik yang penting bagi keberlangsungan negara kesatuan.

• UU sebagai Payung Hukum Perda: Undang-undang yang dihasilkan DPR menjadi landasan dan batasan bagi Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD. Misalnya, UU tentang lingkungan hidup akan menjadi acuan bagi Perda tentang pengelolaan sampah di suatu daerah.
• Aspirasi Daerah ke Pusat: DPRD seringkali menjadi corong aspirasi daerah yang kemudian bisa disampaikan ke DPR, terutama jika isu tersebut memerlukan penanganan atau regulasi di tingkat nasional.
• Koordinasi Pembangunan: Ada kalanya proyek-proyek pembangunan memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga melibatkan komunikasi antara DPR dan DPRD, terutama melalui komisi-komisi terkait.
• Harmonisasi Kebijakan: DPR dan DPRD memiliki peran dalam mengharmonisasi kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah dan sebaliknya.

Tanpa sinergi ini, kebijakan bisa berjalan timpang, atau bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat.

VI. Peran Krusial dalam Demokrasi Indonesia

Baik DPR maupun DPRD sama-sama memegang peranan krusial sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Mereka adalah institusi yang menjamin adanya:

• Representasi Rakyat: Tempat bagi rakyat untuk menyalurkan suara, harapan, dan kekhawatiran mereka melalui wakil-wakil yang dipilih.
• Checks and Balances: Mekanisme pengawasan terhadap eksekutif (pemerintah) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan legislatif, pemerintahan bisa menjadi otoriter.
• Pembuatan Kebijakan: Proses pembentukan hukum dan alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

Kedua lembaga ini adalah perwujudan nyata dari prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat." Mereka memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan legitimasi dan akuntabilitas yang tinggi.

VII. Kesimpulan

Pada akhirnya, perbedaan antara DPR dan DPRD sangatlah jelas dan mendasar, meski seringkali menimbulkan kebingungan. DPR adalah perwakilan rakyat di tingkat nasional, bertugas membuat UU dan mengawasi pemerintah pusat, serta mengelola APBN. Sementara itu, DPRD adalah perwakilan rakyat di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota), bertugas membuat Perda dan mengawasi pemerintah daerah, serta mengelola APBD.

Memahami peran dan lingkup masing-masing lembaga ini adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang lebih terlibat dan berdaya. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih efektif dalam mengawal jalannya pemerintahan, menyalurkan aspirasi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Jadi, lain kali Anda mendengar DPR atau DPRD disebut, Anda tidak akan lagi bingung. Anda tahu persis siapa mereka, apa tugas mereka, dan bagaimana mereka memengaruhi hidup Anda.