DPR RI Mendorong Pembangunan Kampung Nelayan Modern di KEK Mandalika untuk Warga Terdampak

banner 468x60

PARLEMENTARIA.ID, LOMBOK TENGAH – Organisasi Aksi Rakyat (OAR) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi rumah-rumah penduduk yang terpengaruh oleh proyek Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di area perumahan nelayan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung tentang keluhan serta masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat setempat.

Tadi saya berkomunikasi secara langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lebih spesifik melalui salah satu staf mereka. Anggota BAM DPR RI, Kawendra Lukistian, menyatakan bahwa ada banyak warga yang terpengaruh oleh proyek Mandalika saat memberi keterangan pada jurnalis.

banner 336x280

Dia menyatakan bahwa keluhan tersebut langsung disampaikannya kepada kementerian yang relevan. Dia menambahkan, langkah penyelesaian terdekat yang bisa disebar sekarang adalah melalui program Kampung Nelayan Modern (Kalamo).

“Sekitar program apa yang dapat ditingkatkan dari kementerian tertentu. Teman-teman sebelumnya menyebutkan bahwa ada sebuah program bernama Kalamo. Program tersebut akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan,” jelasnya.

Menurut dia, nanti program tersebut akan menyiapkan segalanya mulai dari perumahan, pasar sampai fasilitas-fasilitas penting lainnya. Lukistian juga mendorong pemerintah daerah agar cepat melaksanakan pencatatan terhadap semua warganya.

“Seperti untuk rumah mereka atau transaksi bisnisnya. Yang terpenting adalah mengajukan datanya dulu dan nanti akan dijabarkan lebih lanjut, setelah itu kami akan menyerahkan semuanya kepada kementerian,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa hingga kini lokasi program tersebut masih dalam proses pencarian. Anggota muda dari Partai Gerindra ini menekankan perlunya kerja sama antar berbagai bidang untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuannya adalah agar hasilnya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para penduduk setempat.

“Lokasi yang akan digunakan nantinya pasti harus di atas tanah milik pemerintah dan saat ini terdapat banyak tanah dimiliki oleh negara. Jika suatu saat terjadi kerjasama, maka harus melibatkan berbagai sektor. Untuk mendukung para nelayan, dukungan datang dari KKP, sedangkan untuk validitas kepemilikan tanah kami akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan ATR/BPN,” paparnya.

Tanggapan Pihak ITDC

General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi Nugroho turut mengapresiasi rencana program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut dia, program tersebut menggambarkan pentingnya kerjasama antar berbagai bidang untuk memastikan bahwa perencanaan desa nelayan tetap terkait dengan pembangunan area sekitarnya.

“Oleh karena itu ini membutuhkan penanganan lintas sektoral. Jadi pengembangan itu tetap diselaraskan dengan pengembangan KEK. Karena di sana ada tetap kampung nelayan, di sebelah sana juga kami kembangkan beberapa usaha,” tegas Wahyu.

Wahyu menyatakan bahwa ITDC tidak mampu merencanakan dan melaksanakan pengaturan di desa nelayan ini secara mandiri. Dia kemudian meminta partisipasi dari pihak pemerintahan setempat, termasuk Pemprov NTB serta Pemkab Lombok Tengah, agar turut ambil bagian dalam proyek ini.

Karena itu, mereka sangat menghargai kehadiran delegasi BAM DPR RI ini agar semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik.

“Diskusi tidak berakhir hanya pada kunjungan tersebut. Mereka akan mengikuti langkah selanjutnya dari pertemuan bersama DPR RI guna merumuskan konsep penyehatan yang komprehensif serta mencakup partisipasi publik. Kami memerlukan diskusi tambahan nantinya. Konsep kita harus dimulai dari bawah dulu yaa. Tidak boleh semena-mena, tetapi harus disesuaikan dengan area sekitarnya,” tegasnya.

Bahkan, diakui Wahyu, ITDC menyatakan telah menyiapkan lahan khusus bagi kampung nelayan terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Akan tetapi, area yang dijadikan lokasi untuk pemukiman nelayan tidak dimiliki oleh ITDC, jadi diperlukan kolaborasi antar berbagai departemen supaya perencanaannya sesuai dengan master plan dari KEK Mandalika.

(*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *