PARLEMENTARIA.ID – Tingkat kritik terhadap Bupati Cianjur semakin meningkat. Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) bersama guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren menyampaikan kekecewaan yang mendalam karena tidak terealisasinya janji kampanye mengenai insentif bagi guru ngaji.
Dalam pernyataan sikap bersama yang dilakukan di Cianjur, Rabu (12/11/2025), mereka menganggap Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah melanggar kepercayaan masyarakat dengan tidak memenuhi janji yang pernah diucapkan selama kampanye Pilkada 2020.
Pengurus NU: Bupati Cianjur Telah Menipu Masyarakat Banser NU: Kepala Daerah Cianjur Ternyata Berbohong kepada Rakyat Banser Nahdlatul Ulama: Bupati Cianjur Mengelabui Warga NU Banser: Bupati Cianjur Melakukan Penipuan terhadap Penduduk Banser NU: Bupati Cianjur Tidak Jujur kepada Rakyat
Kepala Satkorcab Banser NU Cianjur, H. E. Durohman, menyampaikan dengan jelas bahwa kekecewaan ini bukan sekadar ketidakpuasan, melainkan sudah menuju pada penilaian moral dan keyakinan masyarakat.
“Kami, Banser Cianjur bersama para guru ngaji dan pengurus pesantren, menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tidak menjalankan janji kampanyenya untuk memberikan insentif kepada guru ngaji,” kata Durohman dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, sejak masa kampanye hingga saat ini hampir empat tahun telah berlalu, tetapi belum ada tindakan nyata mengenai program insentif yang dijanjikan. “Tanpa pelaksanaan janji kampanye tersebut, berarti Bupati dan Wakil Bupati telah menipu rakyat,” tegasnya.
Ketidakpuasan Guru Ngaji dan Pondok Pesantren
Para pengajar mengaji yang hadir dalam forum tersebut mengakui merasa diabaikan oleh pemerintah setempat. Mereka menilai janji insentif yang dulu menjadi daya tarik kampanye hanyalah trik politik yang tidak didasari niat tulus untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku keagamaan.
“Janji insentif untuk guru ngaji merupakan bentuk penghargaan terhadap peran mereka dalam mendidik generasi. Namun, jika hal ini hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan, kami merasa dihianati,” ujar seorang guru ngaji dari Kecamatan Warungkondang.
Banser Cianjur Mengatakan Pemimpin Tidak Percaya Diri
Durohman menganggap ketidakterlaksanaan janji tersebut mencerminkan sikap tidak jujur seorang pemimpin. Ia menegaskan, kejujuran dan tanggung jawab moral adalah hal yang tidak bisa dipertentangkan oleh seorang kepala daerah.
“Kondisi ini menunjukkan sifat dan kepribadian pemimpin yang tidak jujur. Kami menganggap ada niat buruk dalam memperoleh kekuasaan,” katanya dengan nada tajam.
Tekanan untuk Mengundurkan Diri dari Bupati dan Wakil Bupati
Dalam pernyataan resminya, Banser NU Cianjur bersama komponen pesantren dan tokoh masyarakat meminta Bupati serta Wakil Bupati Cianjur untuk segera mengundurkan diri dari posisinya.
“Kami mengajak Bupati dan Wakil Bupati Cianjur untuk dipecat dari jabatannya karena gagal memenuhi janji mereka kepada masyarakat, khususnya para guru ngaji yang telah berkontribusi besar,” ujar Durohman.
Tekanan ini mendapatkan respon dari berbagai pihak pesantren dan organisasi keagamaan lain di Kabupaten Cianjur yang menganggap pemerintah setempat perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kurangnya komitmen mereka terhadap sektor keagamaan.
Jawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur Masih Menunggu
Sampai berita ini dirilis, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan respons resmi terhadap pernyataan sikap dari Banser NU dan tokoh-tokoh pesantren. Beberapa sumber di lingkungan Pemkab menyebutkan bahwa isu ini masih dalam proses pembahasan internal dan akan segera dijelaskan oleh Bupati Cianjur dalam waktu dekat.
Peristiwa ini menunjukkan krisis kepercayaan politik di tingkat lokal. Janji politik yang tidak terpenuhi menjadi ancaman bagi pemimpin daerah, terutama ketika berkaitan dengan sektor keagamaan yang melibatkan jaringan pesantren dan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Banser NU Cianjur menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengganggu stabilitas politik, namun meminta kejelasan etika dan tanggung jawab publik dari para pemimpin yang sebelumnya datang ke pesantren dengan janji kesejahteraan.
“Jika janji tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban,” tutup Durohman dalam forum yang disambut takbir oleh peserta.***
