PARLEMENTARIA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp12,7 triliun, angka tertinggi sepanjang sejarah Kota Pahlawan.
Namun di balik besarnya anggaran, tantangan efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Eri menegaskan bahwa APBD tahun depan akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan anggaran yang tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya percepatan lelang agar proyek tidak menumpuk di penghujung tahun, seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kita akan segera melaksanakan pembangunan untuk tahun 2027. Karena kita sudah bisa melakukan persiapan lelang dan lain-lain. Jadi nanti Januari sudah bisa langsung jalan,” ujar Eri setelah rapat paripurna, Senin (10/11/2025).
Langkah itu menjadi sinyal bahwa Pemkot Surabaya ingin memperkuat daya serap anggaran, sekaligus memastikan proyek infrastruktur mulai dari jalan, drainase, hingga fasilitas publik bisa dirasakan manfaatnya lebih cepat oleh warga.
Namun, di balik optimisme tersebut, Eri juga menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sekitar Rp730 miliar.
Untuk menutup celah pendapatan itu, ia menyiapkan strategi yang cukup agresif: mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif.
“Kita akan banyak melakukan optimalisasi aset, jangan sampai mangkrak atau cuma disewa. Dari reklame juga nanti kita pakai model neon digital di jalan-jalan utama. Yang bayar listrik bukan kita, tapi kita dapat pendapatan,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan pergeseran fokus Pemkot Surabaya dari pola belanja ke arah penguatan basis pendapatan melalui aset strategis kota. Eri menegaskan, pendekatan kreatif semacam ini penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban warga.
“Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Insyaallah bisa,” tegasnya.
Selain infrastruktur, program kerakyatan seperti rumah layak huni (rutilahu), beasiswa, penerangan jalan umum (PJU), dan sarana air bersih juga menjadi prioritas.
Eri menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Surabaya yang menginisiasi dan mendukung program sosial tersebut, terutama dalam menata agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Kalau satu keluarga dapat dua beasiswa, itu harus kita sepakati. Kalau lebih dari dua, ya memang tidak bisa. Kalau semua disentuh, anggaran nggak akan cukup. Maka saya matur nuwun pada DPRD,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai pengesahan APBD 2026 mencerminkan kematangan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, pembahasan berlangsung efisien tanpa friksi, dan hasilnya menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dengan pembangunan merata dan inklusif.
“Tahapan pembahasan sudah sesuai timeline. Ada penambahan anggaran untuk sektor prioritas seperti rutilahu, infrastruktur, PJU, dan sarana air bersih. Semua itu diharapkan menjadi narasi positif bagi pembangunan Surabaya,” ujarnya.
Namun di balik kolaborasi itu, pengawasan tetap menjadi kunci. Dengan APBD sebesar Rp12,7 triliun, efektivitas belanja publik akan menjadi tolak ukur sejauh mana komitmen Pemkot dan DPRD benar-benar berpihak pada warga.
Jika optimalisasi aset berjalan sesuai rencana dan proyek infrastruktur terserap tepat waktu, APBD 2026 bukan hanya catatan rekor, tetapi bisa menjadi bukti nyata bagaimana Surabaya mengelola pertumbuhan dengan tanggung jawab fiskal dan keberpihakan sosial. (sms)
